nusakini.com - Yogyakarta - Guna mendukung program utama Kementerian Pertanian yakni Komando Strategis Pembangunan Pertanian tingkat Kecamatan (Kostratani), BPPSDMP Kementan melalui Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) mengadakan Pertemuan Sinkronisasi dan Koordinasi Dana Dekon 2020 di Yogyakarta yang dihadiri para kepala dinas pertanian dan pejabat terkait dari 34 provinsi.

Kepala Pusluhtan Leli Nuryati mewakili Kepala BPPSDMP Kementan, Prof Dedi Nursyamsi hadir membuka kegiatan pertemuan di Yogyakarta, Selasa petang [18/2] yang dihadiri 500 peserta dari seluruh Indonesia.

Leli Nuryati mengatakan mengatakan berdasarkan evaluasi Dekon melalui aplikasi SMART maka perlu dilakukan perbaikan terkait rencana anggaran yang harus dilakukan secara cepat, tepat dan seksama. Selain itu perlu dilakukan perhitungan dan update data terhadap jumlah penyuluh PNS dan honorer [THL-TBPP] di tiap provinsi, karena dari total anggaran Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan] sekitar 76% berada di Dekon dan 60% digunakan untuk membayar honor dan biaya operasional penyuluh [BOP].

• Wamentan Sudaryono Dukung PT Pindad Produksi Alsintan Demi Kemandirian Pangan Indonesia
• Wamentan Sudaryono Pastikan Program Cetak Sawah 3 Juta Hektare Berjalan Optimal
• Pupuk Bersubsidi 2025 Dialokasikan 46,8T, Jatim 8T, Jateng 6 T dan Sulsel 4T. Volume meningkat 100%
• Agar Petani Tak Merugi, Wamentan Sudaryono Minta Bulog Serap Hasil Panen Raya
• Wapres Gibran Dorong Mekanisasi dan Teknologi Pertanian untuk Akselerasi Pertanaman Padi di Langkat

"Hal itu sesuai rumusan rapat koordinasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 2020 di Bogor pada akhir Januari lalu," kata Dedi Nursyamsi dalam arahannya yang disampaikan oleh Kapusluh Leli Nuryati.

Percepatan Dana Dekon 2020 sesuai Rumusan Bogor akhir Januari 2020 antara lain perlu disusun SK Gubernur untuk menetapkan kuasa pemegang anggaran [KPA] dan pejabat pembuat komitmen [PPK]; melakukan perencanaan penarikan anggaran dengan cermat; pembayaran honor dan BOP PNS dan THL-TBPP dapat dilakukan setiap bulan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pencairannya; perlu pemotretan terhadap balai penyuluhan pertanian [BPP] yang akan ditetapkan sebagai KostraTani.

"Hal penting lain adalah pemetaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, Poktan dan Gapoktan yang menjadi kelompok ekonomi petani atau KEP. Sinergi dinas pertanian dan BPTP untuk menetapkan teknologi yang akan diterapkan; sinergi dinas dan BPTP untuk pelaksanaan kegiatan SL; Updating Simluhtan di tiap-tiap provinsi; melakukan supervisi dan pemantauan terhadap pelaksanaan 1.254 BPP penerima dana alokasi khusus atau DAK," kata Leli Nuryati yang didampingi Kabid Program dan Evaluasi Penyuluhan, Riza Fachrizal.

Kepala BPPSDMP menambahkan Simluhtan sebagai basis data penyuluhan pertanian akan dilengkapi dengan data Nomor Induk Kependudukan [NIK] dan selanjutnya untuk membangun satu data akan dilakukan verval data Simluhtan seluruh provinsi yang akan dilaksanakan mulai Januari di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat [NTB].

"Rapat koordinasi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian secara berjenjang pusat, provinsi dan kabupaten, perlu terus dilanjutkan agar terjalin komunikasi dan sinkronisasi pusat dan daerah sehingga pelaksanaan kegiatan penyuluhan berjalan sesuai harapan," kata Leli Nuryati mengutip arahan Kepala BPPSDMP.

Turut hadir sejumlah pejabat Pusluhtan di antaranya; Kabid Kelembagaan & Ketenagaan Penyuluhan, Joko Samiyono; Kasubbid Informasi dan Materi Penyuluhan, Septalina Pradini mewakili Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan, I Wayan Ediana; Kasubbid Kelembagaan Penyuluhan, Purnomojati Anggoroseto; dan Kasubbid Ketenagaan Penyuluhan, Welly Nugraha dan turut hadir sejumlah pejabat terkait bidang penyuluhan dari 34 provinsi. [Liene]